PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2007

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang     : Mengingat        : MEMUUTUSKAN: Menetapkan        :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem        Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik      Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik      Indonesia Negara Nomor 4421); 2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 4.  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 5.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; 7.    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 8.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.      Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

2.      Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.      Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

4.      Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.      Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

6.      Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses
perencanaan pembangunan.

7.      Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.

8.      Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan
Desa bersama Kepala Desa.

9.      Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah
dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

10.   Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

11.   Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya
disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah
dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

12.   Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK,
adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang
pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju
dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

13. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung
dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

14.   Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi
muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari,
oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional
dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

15.   Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara
wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat
hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat
tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat
yang berlaku.

16.   Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian,
pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring,
pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)    Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

(2)    Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa
masyarakat dan/atau alas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah
dan mufakat

(3)    Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(4)    Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)    Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

(2)    Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.   menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

b.  melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan
pembangunan secara partisipatif;

c.   menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan

d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

(3)    Lembaga Kemasyaakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai
tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

  

Pasal 4

(1)      Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:

a.   penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.   Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif;

e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong
masyarakat;

f.   Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan

g.   Pemberdayaan hak politik masyarakat.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi:

a.      penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

b.     penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.      peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d.     penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian
dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

e.     penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong
masyarakat;

f.      penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan
hidup;

g.      pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)
bagi remaja;

h.     pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

i.       pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan

j.       pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan
masyarakat.

Pasal 5

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a.      peningkatan pelayanan masyarakat;

b.     peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

c.      pengembangan kemitraan;

d.     pemberdayaan masyarakat; dan

e.     pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

 Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dan Pasal 4 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

JENIS

Pasal 7

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;

b. Lembaga Adat;

c.   Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;

d. RT/RW;

e. Karang Taruna; dan

f.   Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan
swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 9

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

a.         penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

b.        penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.         peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d.        penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan
secara partisipatif;

e.        penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong
masyarakat; dan

f.          penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian
lingkungan hidup.

Pasal 10

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 11

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

a.      penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, Sat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat;

b.     pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan

c.      penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 12

(1)    Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai
tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan
peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2)    Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.      menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;

b.     melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

c.      menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa
wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

d.     menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk
meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

e.     melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan
bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

f.      mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

g.      berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan
keluarga di desa/kelurahan;

h.     membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan
kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;

i.       melaksanakan tertib administrasi; dan

j.       mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 13

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 mempunyai fungsi:

a.      penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program
PKK; dan

b.     fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 14

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa
dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 15

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

a.      pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

b.     pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

c.      pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan
swadaya murni masyarakat; dan

d.     penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 16

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas menanggulangi
berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat
preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 17

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

a.      penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;

b.     penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

c.      penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara
komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;

d.     penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

e.     penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;

f.      penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan
sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g.      pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

h.     penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial;

i.       penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektorlainnya;

j.       penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;

k.      pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

I.       penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka
pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 18

(1)    Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang
diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.

(2)    Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang
diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 19

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan:

a.   warga negara Republik Indonesia;

b. penduduk setempat;

c.   mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan

d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 20

(1)      Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

a.   Ketua;

b. Sekretaris;

c.   Bendahara; dan

d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(2)    Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap
jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai
politik.

(3)    Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

(4)    Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

(1)    Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan,
konsultatif dan koordinatif.

(2)    Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa
bersifat koordinatif dan konsultatif.

(3)    Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 22

(1)    Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan
koordinatif.

(2)    Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

(3)    Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat
kemitraan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 23

(1)      Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina Lembaga Kemasyarakatan.

(2)      Pemerintah Kabupaten/Kota dan Carnal wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 24

Pembinaan Pemerinlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :

a.           memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;

b.          memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

c.           memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan; dan

d.          memberikan penghargaan alas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 25

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

a.      memberikan pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;

b.      memberikan bantuan pembiayaan dari Provinsi kepada Lembaga Kemasyarakatan;

c.      memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan;

d.      melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Lembaga
Kemasyarakatan;

e.      melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;

f.       memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan; dan

g.      memberikan penghargaan alas prestasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat provinsi.

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :

a.      memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

b.     memberikan pedornan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

c.      menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

d.     memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan;

e.     melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan

f.      menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;

g.      memberikan penghargaan alas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan Carnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :

a.      memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;

b.     memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;

c.      memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

d.     memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

e.     memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

f.      memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan

g.      memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

a.      swadaya masyarakat;

b.     Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;

d.     bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

e.     bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari :

a.      swadaya masyarakat;

b.     bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan

c.      bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

d.     bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

  

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara
Republik Indonesia, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan diatur dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat
berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(2)    Peraturan daerah kabupaten/kota mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.      tata cara pembentukan;

b.      maksud dan tujuan;

c.      tugas, fungsi dan kewajiban;

d.      kepengurusan;

e.      tata kerja;

f.       hubungan kerja; dan

g.      sumber dana.

(3)      Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pad ayat (1) paling sedikit memuat:

a.      Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;

b.      maksud dan tujuan;

c.      tugas, fungsi dan kewajiban;

d.      kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;

e.      keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;

f.       tata kerja; dan

g.      sumber dana.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Pebruari 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA’RUF, SE